Implementasi Disiplin Pegawai Berdasarkan PP No. 53/2010 Dan Permentan No.6/2010 Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Latar Belakang

Pemerintah belakangan ini sedang giat melakukan berbagai agenda reformasi birokrasi dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang produktif, efisien, efektif, dan ekonomis. Untuk itu Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen peraturan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pedoman penyelenggaraan reformasi birokrasi. Salah satu instrumen tersebut antara lain dengan telah dikeluarkannya PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sebagai pengganti PP No. 30 Tahun 1980 yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 06/Permentan/OT.140/2010 khusus dalam konteks peningkatan disiplin pegawai negeri sipil. Untuk menegakkan instrumen tersebut, maka terhitung tanggal 3 Januari 2011 Balitjestro telah mengimplementasikan disiplin pegawai berdasarkan Keputusan Kepala Balitjestro No. 1119/KP.510/I.3.4/12/10 Tgl. 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin Jam Kerja.

 

Dasar Hukum

Pelaksanaan disiplin jam kerja di Balitjestro berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pertanian No. 06/Permentan/OT.140/2010 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai, dan Keputusan Kepala Balitjestro No. 1119/KP.510/I.3.4/12/10 Tgl. 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin Jam Kerja.

 

Alur Pikir Penetapan Keputusan Kepala Balai

Dalam Penjabaran Permentan No. 6 Tahun 2010

Oleh karena garis-garis kebijakan peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.6 Tahun 2010 tentang Perdoman Peningkatan Disiplin Kerja dimaksud hanya bersifat pedoman, maka untuk penerapannya secara operasional masih diperlukan penjabaran dengan Keputusan Kepala Balai, terutama terkait dengan klausul tata cara pemberian izin, pemotongan uang makan bagi pegawai yang "Terlambat Masuk (TM)" dan "Pegawai yang Pulang Sebelum Waktunya (PSW)".

 

Proses Penetapan Keputusan Kepala Balai No. 1119/KP.510/I.3.4/12/10 Tgl. 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin Jam Kerja.

Dalam menetapkan Keputusan Kepala Balai sebagaimana tersebut di atas, telah dilalui beberapa tahap proses sebagai berikut:

  1. Menugaskan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mempelajari dan mengidentifikasi PP 53 Tahun 2010, terutama Permentan No. 6 Tahun 2010 terhadap isue-isue yang perlu diperkuat dan/atau dijabarkan dalam Keputusan Kepala Balai;

  2. Menugaskan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk menyusun draf Keputusan Kepala Balai tentang Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin Jam Kerja.

  3. Mempelajari dan menyempurnakan draf Keputusan Kepala Balai;

  4. Mendiskusikan draf Keputusan Kepala Balai tersebut dihadapan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balitjestro dalam mengkritisi klausul demi klausul untuk penyempurnaan draft tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2010.

  5. Penerbitan Keputusan Kepala Balai No. 1119/KP.510/I.3.4/12/10 Tgl. 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin Jam Kerja dan penerapannya yang telah dilakukan secara serentak, termasuk di Kebun-Kebun Percobaan pada tanggal 3 Januari 2011.

Dalam diskusi draft Keputusan Kepala Balai bersama seluruh PNS untuk mendapatkan umpan balik dari mereka, telah disarankan dalam rapat tersebut untuk memasukkan klausul tentang pengaturan/penggunaan waktu untuk menghadiri takziah keluarga Balitjestro atau menghadiri acara pernikahan keluarga Balitjestro yang diselenggarakan pada waktu jam kerja.

 

Yang Menonjol Dari Keputusan Kepala Balitjestro

Tentang Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin Jam Kerja

Meskipun sebagian besar Keputusan Kepala Balai ini adalah merujuk kepada Permentan No. 6 Tahun 2010 namun terdapat beberapa klausul yang diatur untuk lebih memperjelas tingkat implementasinya, antara lain sebagai berikut:

  1. Jam kerja hari Senin s.d. Kamis: 07.30 s.d. 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam, yakni pada pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB.

  2. Jam kerja hari Jum'at: 07.30 s.d. 16.30 WIB dengan waktu istirahat selama 2 (dua) jam, yakni pada pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB.

  3. Sistem Absensi Elektronik (Finger Printing) untuk Masuk Kantor dibuka mulai pukul 05.30 WIB dan ditutup pukul 07.30 WIB.

  4. Sistem Absensi Elektronik (Finger Printing) untuk Pulang Kantor dibuka mulai pukul 16.00 WIB dan ditutup pukul 19.00 WIB.

  5. Pegawai yang melakukan absensi masuk kantor setelah pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB dikatagorikan sebagai terlambat masuk (TM).

  6. Pegawai yang melakukan absensi pulang kantor pukul 13.00 WIB sampai sebelum pukul 16.00 WIB dikategorikan sebagai Pulang Sebelum Waktunya (PSW).

  7. Pegawai yang Terlambat Masuk (TM) atau Pulang Sebelum Waktunya (PSW) tetap melakukan absensi.

  8. Pegawai yang melakukan absensi masuk kantor setelah pukul 11.00 WIB waktu setempat atau melakukan absensi pulang kantor sebelum pukul 13.00 waktu setempat dianggap tidak masuk kantor.

  9. Pegawai yang masuk kantor akan tetapi tidak melakukan absensi karena khilaf, maka pegawai yang bersangkutan harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Atasan langsungnya pada hari itu juga, sebagai bukti bahwa pegawai yang bersangkutan masuk/pulang kerja pada hari itu.

  10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang telah ditandatangani atasan langsung diserahkan ke petugas kepegawaian paling lambat 1 (satu) hari setelah yang bersangkutan tidak melakukan absen karena khilaf tersebut.

  11. Apabila sampai dengan batas waktu 1 hari ini pegawai yang bersangkutan tidak menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab dimaksud, maka Uang Makan pegawai pada hari yang bersangkutan tidak melakukan absensi masuk/pulang tersebut dipotong sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

  12. Permintaan izin meninggalkan kantor untuk sesuatu urusan non dinas (pribadi) selama jam kerja maksimum 2 (dua) jam sebulan. Permintaan izin yang melebihi waktu tersebut berlaku ketentuan pemotongan uang makan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

  13. Pegawai Negeri memiliki kesempatan untuk memperoleh izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah/masuk akal maksimum 4 hari dalam 1 tahun. Untuk itu, pegawai dimaksud wajib memberitahu (bisa melalui telepon/SMS) kepada atasan langsungnya untuk meminta izin tidak masuk kerja pada hari itu atau hari sebelumnya disertai alasan yang sah/masuk akal.

  14. Atasan langsung pegawai tersebut selanjutnya akan memberitahu kepada petugas kepegawaian mengenai stafnya yang telah meminta izin tidak masuk kerja disertai alasan yang sah/masuk akal dari yang bersangkutan.

  15. Pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak masuk bekerja dengan alasan yang sah melebihi maksimum hari yang ditetapkan, maka kelebihan hari tersebut diperhitungkan sebagai cuti. Dan apabila hak cutinya juga sudah habis, maka PNS tersebut dikatagorikan sebagai telah melakukan tindakan indisipliner yang penyelesaikannya menggunakan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

  16. PNS yang tidak masuk kerja tanpa memenuhi ketentuan pada butir 15 dan 16 tersebut di atas dikatagorikan sebagai tidak masuk tanpa memberi kabar (mangkir) yang apabila dalam setahun melebihi 4 hari maka dapat dikenakan tindakan karena indisipliner berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

  17. PNS yang menderita sakit ringan (misalnya batuk, pilek, dsb) selama 1 (satu) hari cukup memberitahu kepada atasan langsungnya melalui telepon/SMS.

  18. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor, antara lain menjadi pengajar, pengawas ujian, rapat, koordinasi, sosialisasi dan seminar, absensi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Apabila jadwal kegiatan dimulai sebelum pukul 09.30 waktu setempat dan berakhir setelah pukul 15.00 waktu setempat, maka kepada yang bersangkutan diberikan dispensasi untuk tidak melakukan absensi masuk dan pulang;

  2. Sebagai pengganti pelaksanaan absensi pada butir a di atas akan dikeluarkan surat tugas untuk melakukan tugas kedinasan yang ditandatangani oleh Kepala Balai atau Plh. Kepala Balai setelah diparap Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Plh. Surat tugas tersebut dibuat rangkap 2 (dua). Rangkap pertama dibawa oleh pegawai yang bersangkutan dan rangkap kedua diserahkan ke petugas Kepegawaian dan pegawai yang bersangkutan berhak memperoleh Uang Makan pada hari itu.

  3. Khusus bagi pengemudi yang akan mengantar pegawai melakukan perjalanan dinas ke luar kota dan pengemudi tersebut harus menjemput pegawai yang bersangkutan di rumah setelah jam masuk kerja, maka pengemudi tersebut dapat meminta Surat Tugas ke Petugas Kepegawaian atau cukup memperlihatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai/KPA atau Plh. Kepala Balai/Plh. KPA.

  4. Pegawai yang diperintahkan melakukan sesuatu urusan dinas keluar kantor atau mengusulkan sendiri untuk melakukan sesuatu urusan dinas yang telah disetujui oleh atasan langsungnya, sebelum menjalankan tugas dinas tersebut dapat menghubungi Petugas Kepegawaian untuk diterbitkan Surat Tugas.

  5. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar maupun di dalam kota dan mendapatkan biaya perjalanan dinas, Tidak Perlu Melakukan Absensi.

  1. Bagi pegawai yang terlambat masuk kantor atau pulang lebih awal tidak sesuai ketentuan jam kerja diatas, maupun meminta izin meninggalkan kantor untuk sesuatu urusan pribadi selama jam kerja, maka kepada yang bersangkutan dilakukan pemotongan terhadap uang makan yang akan diterimanya dengan perhitungan sebagai berikut:

  1. Terlambat masuk kantor dan/atau pulang kantor lebih awal:

    1. Kurang dari 1 jam dari jam masuk dan/atau jam pulang: 1,5% x uang makan/hari

    2. 1 s.d. 2 jam masuk dan/atau jam pulang: 15% x uang makan/hari

    3. > 2 jam s.d. 3 jam masuk dan/atau jam pulang: 50% x uang makan/hari

    4. > 3 jam 30 menit dari jam masuk dan/atau jam pulang: 100% x uang makan/hari.

  1. Izin meninggalkan kantor selama jam kerja untuk urusan pribadi:

  1. Izin kurang dari 1 jam dipotong 0% x uang makan/hari

  2. Izin 1 s.d. 2 jam dipotong 5% x uang makan/hari

  3. Izin > 2 jam s.d. 3 jam dipotong 15% x uang makan/hari

  4. Izin > 3 jam 30 menit dipotong 50% x uang makan/hari.

  1. Bagi pegawai yang terlambat atau pulang lebih cepat diluar ketentuan jam kerja tersebut akan diakumulasi setiap harinya, sehingga jika hasil akumulasi mencapai 9 jam kerja setiap kali yang bersangkutan terlambat, maka yang bersangkutan dianggap tidak masuk 1 hari kerja dan seterusnya. Dan apabila diakumulasikan dalam setahun mencapai 5 hari kerja maka pegawai yang bersangkutan akan dikenakan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

  2. Selama hari kerja Senin dan Kamis, pegawai diwajibkan berpakaian seragam sedangkan hari kerja diluar Senin dan Kamis berpakaian bebas dan rapi.

  3. Pemakaian baju kaos tanpa kerah sedapat mungkin dihindari karena tidak memberi kesan formal, kecuali pegawai yang bersangkutan akan melaksanakan perjalanan dinas pada hari itu. Atasan langsung wajib menegur pegawai yang diketahui tidak mengenakan pakaian seragam dan atribut lainnya. Pengabaian terhadap ketentuan butir 3 ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin yang dapat mengakibatkan penjatuhan sangsi.

  4. Pada dasarnya hari Jum'at bukan hari resmi olah raga; namun jika pegawai ingin memanfaatkan hari itu untuk berolah raga, maka hendaknya dilakukan pagi hari, sehingga tidak mengganggu waktu mulai bekerja atau boleh dilaksanakan di luar jam kerja di dalam lingkungan Kanpus Balitjestro. Kegiatan olah fisik lainnya seperti kerja bakti di lingkungan Kanpus Balitjestro sewaktu-waktu dapat diadakan atas permintaan Kepala Balai yang disampaikan secara tertulis. Dalam hal demikian maka waktu yang digunakan untuk kegiatan tersebut dianggap sebagai waktu dinas.

  5. Untuk penegakan ketentuan ini, maka terhitung tanggal 3 Januari 2011 diterapkan sistem buka tutup portal (pukul 08.00 WIB ditutup), penerbitan surat tugas kedinasan, dan pemberian tanda izin meninggalkan kantor selama jam kerja untuk urusan pribadi sebagai berikut:

  1. Bagi pegawai yang akan melakukan tugas dinas ke luar kantor, harus menunjukkan kepada Petugas Satpam Surat Tugas Melakukan Tugas Dinas yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai atau Plh. Kepala Balai.

  2. Petugas Satpam berhak untuk tidak membuka pintu portal kepada pegawai yang akan melakukan tugas dinas keluar apabila pegawai yang bersangkutan tidak menunjukkan Surat Tugas tersebut.

  3. Bagi pegawai yang akan meninggalkan kantor untuk sesuatu urusan pribadi harus meminta izin atasan langsungnya terlebih dahulu dan kepadanya dikeluarkan Kartu Pemberian Izin untuk diserahkan kepada Petugas Satpam guna mendapat akses keluar.

  4. Kartu Pemberian Izin tersebut ditetapkan dengan warna yang berbeda untuk masing-masing Unit Kegiatan, yakni: (1) Warna Hijau untuk Sub Bagian Tata Usaha (Administrasi), (2) Biru untuk Seksi Yantek dan Jaspen, (3) Pink (Merah Muda) untuk Kelti Pemuliaan & Ekofisiologi, (4) Oranye untuk Kelti Entomologi & Fitopatologi, (5) Ungu untuk Laboratorium Terpadu, dan (6) Warna Coklat Muda untuk Kebun Percobaan Tlekung.

 

Contoh penggunaan kartu izin keluar resmi untuk

keperluan pribadi selama jam kerja produktif

 

  1. Atasan langsung sebelum memberikan Kartu Pemberian Izin kepada stafnya, terlebih dahulu akan mencatat nama stafnya yang meminta izin pada Lembar Catatan Izin staf dengan mengisi waktu (jam) pada saat izin keluar mulai dijalankan.
  2. Untuk alasan keagamaan dan solidaritas pegawai Balitjestro sewaktu-waktu dapat diberikan izin khusus bersama untuk melakukan takziah atau kegiatan solidaritas lainnya ke rumah salah seorang pegawai Balitjestro yang mengalami musibah atau menyelenggarakan pesta pernikahan/khitanan keluarganya ataupun acara keagamaan serupa. Pemberian izin seperti ini dilakukan oleh Kepala Balai secara tertulis dan dengan demikian maka waktu yang digunakan oleh pegawai tersebut dianggap sebagai waktu dinas.
  3. Petugas Satpam berhak untuk tidak membuka pintu portal kepada pegawai yang akan melakukan sesuatu urusan pribadi keluar, apabila pegawai yang bersangkutan tidak menyerahkan Kartu Pemberian Izin atau Surat Izin Khusus.
  4. Petugas Satpam juga berhak untuk tidak membuka pintu portal kepada pegawai yang akan melakukan sesuatu urusan pribadi keluar, apabila pegawai tersebut ternyata menyerahkan Kartu Pemberian Izin dengan warna yang tidak menunjukkan identitas unit kegiatan/kelti//kebun percobaan.
  5. Pegawai yang setelah kembali dari sesuatu urusan pribadi wajib meminta kembali Kartu Tanda Pemberian Izin tersebut dan menyerahkan kembali kepada atasan langsungnya pada hari itu juga.
  6. Atasan langsung yang setelah menerima kembali Kartu Pemberian Izin tersebut dari stafnya yang telah kembali dari sesuatu urusan pribadi, segera mencatat waktu (jam) saat kembali pada Lembar Catatan, dan meminta tanda tangan/parap staf tersebut, termasuk tanda tangan/parap atasan langsungnya.
  7. Pegawai yang setelah mendapatkan izin meninggalkan kantor selama jam kerja ternyata hingga usai jam kerja pulang yang bersangkutan tidak kembali, maka tetap berlaku ketentuan pemotongan uang makan sesuai ketentuan ini.
  8. Atasan langsung yang akan melakukan sesuatu tugas dinas selama jam kerja pada hari itu atau melakukan perjalanan dinas keluar kota, maka ia harus menguasakan kepada salah satu pegawai yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan tugas (khusus untuk perjalanan dinas) yang telah diketahui Kepala Balai, dan menyerahkan kartu dan lembaran catatan izin staf kepada pegawai yang menerima pelimpahan untuk kelancaran pelaksanaan izin tersebut.
  9. Apabila atasan langsung lalai menyerahkan kartu pemberian izin dan lembaran catatan izin yang menjadi tanggung jawabnya itu kepada pegawai yang ditunjuk, maka staf pada unit kegiatan tersebut dapat meminta izin langsung kepada Kepala Balai untuk diterbitkan surat izin meninggalkan kantor, dengan ketentuan bahwa pemotongan uang makan pegawai tersebut selama waktu izin yang digunakannya dibebankan kepada atasan langsungnya yang lalai menyerahkan kartu pemberian izin dan lembar catatan izin yang menjadi tanggung jawabnya itu kepada pegawai yang ditunjuk. Ketentuan ini tidak berlaku pada keadaan emergency. Dalam keadaan demikian, maka pegawai yang bermaksud meminta izin tersebut akan diberikan surat tugas khusus untuk izin pengganti kartu yang dikeluarkan oleh Kepala Balai atau Plh. Kepala Balai atas pemintaan pegawai yang bersangkutan.
  10. Waktu istirahat sejauh mungkin dijalani di dalam lingkungan kantor. Namun seandainya pegawai yang bersangkutan bermaksud keluar dari lingkungan kantor pada jam istirahat dan kembali ke kantor melebihi jam istirahat yang ditetapkan maka kelebihan jam istirahat tersebut dikenakan pemotongan uang makan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.
  11. Untuk tujuan penegakan disiplin jam kerja, maka Kepala Balai akan menetapkan Tim Penegak dan Pemantau Disiplin Jam Kerja yang diberi tugas untuk mendorong dan memastikan agar semua pegawai di lingkungan Balitjestro dapat melaksanakan disiplin jam kerja dengan sebaik-baiknya, dan menjamin bahwa data administrasi untuk pemotongan uang makan bagi pegawai maupun honorarium bagi tenaga kontrak yang dilakukan berdasarkan ketentuan ini bersifat obyektif dan tidak subyektif.
  12. Setiap atasan langsung wajib memiliki lembaran harian yang mencatat informasi pemberian izin kepada bawahannya yang akan melakukan sesuatu urusan pribadi untuk selanjutnya diserahkan ke/diambil oleh Petugas Kepegawaian setiap tgl. 30 bulan berjalan guna dilakukan perhitungan pemotongan uang makan dan/atau honorarium. Lembaran harian tersebut paling tidak memuat nama pegawai, jam izin mulai, jam izin selesai, tanda tangan/parap pegawai dan atasan langsungnya.
  13. Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran melalui untuk melakukan pemotongan terhadap uang makan bagi pegawai yang memenuhi ketentuan ini berdasarkan data dari Petugas Kepegawaian yang diperoleh dari atasan langsung masing-masing dan yang telah diverifikasi oleh Tim Penegak dan Pemantau Disiplin Jam Kerja.
  14. Pemotongan uang makan tersebut selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran diserahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

 

Sistem Absensi Finger Printing

Berbasis Teknologi Informasi

Berbeda dengan unit kerja lain, sistem absensi finger printing di Balitjestro diimplementasikan dengan menerapkan teknologi informasi (IT) sehingga mesin absensi ini tidak sekedar membubuhkan sidik jari tetapi juga dikoneksikan ke jaringan server LAN dan dibuatkan beberapa modul aplikasi pendukung oleh programmer Balitjestro sehingga terjadi interaksi informasi yang ditampilkan di layar terkait dengan disiplin jam kerja ini. Sistem informasii finger printing ini juga dapat memberitahu kepada pegawai yang hari itu dalam status perjalanan dinas namun secara tidak sengaja dia membubuhkan sidik jarinya pada waktu masuk kerja. Dengan demikian maka sistem akan akan menginformasikan kepada pegawai tersebut bahwa "maaf Anda hari ini dalam status perjalanan dinas". Sentuhan teknologi informasi lainnya sebagai berikut:

  1. Begitu sidik jari waktu masuk kerja dilakukan oleh seorang pegawai maka seketika di layar akan menampilkan biodata ringkas pegawai tersebut termasuk fotonya yang memanfaatkan field-field database Simpeg.

  2. Layar sistem informasi finger printing juga akan menampilkan informasi tentang jumlah izin yang telah digunakan pegawai tersebut dalam bulan berjalan, dan jumlah TM dan PSW yang telah dilakukan dalam bulan berjalan. Sistem ini tentu diharapkan sebagai "Early Warning System" agar pegawai tersebut dapat menekan pemborosan waktu sehingga pemotongan uang makan dapat ditekan seminimal mungkin.

  3. Setiap minggu sistem menampilkan jurnal data finger printing pegawai yang dapat ditampilkan di layar atau dicetak untuk bahan penyampaian informasi jurnal tersebut kepada pegawai dalam Apel Pagi pada setiap hari Senin.

Penggunaan absensi dengan mesin finger printing akan diperluas hingga ke seluruh kebun percobaan dalam tahun 2011 ini. Untuk bulan Januari 2011 akan diujicobakan penggunaan mesin finger printing di Kebun Percobaan Banjarsari yang juga akan berbasis TI, sehingga Pimpinan Balitjestro dapat memantau secara online mobilitas pegawai di kebun percobaan terutama pada saat jam masuk dan pulang kerja.

 

Satpam dan Tim Penegak & Pemantau

Disiplin Jam Kerja sebagai Ujung Tombak

Selain atasan langsung, keberhasilan penegakkan disiplin jam kerja akan sangat ditentukan pula oleh sikap tegas Petugas Satpam dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pemberian akses masuk dan keluar pegawai pada jam kerja produktif baik untuk melakukan sesuatu tugas dinas maupun mendapatkan izin keluar untuk melaksanakan sesuatu urusan pribadi. Karena sesuai dengan ketentuan ini, maka Satpam tidak akan berkompromi dengan pegawai apapun jabatan dan pangkatnya untuk meloloskan pegawai tersebut keluar dari pintu portal dalam keadaan tertutup selama jam kerja produktif tanpa menunjukkan surat tugas atau kartu pemberian izin. Di samping itu, Tim Penegak & Pemantau Disiplin Jam Kerja juga sangat diharapkan sebagai ujung tombak dalam menegakkan disiplin jam kerja sehingga dapat dipastikan bahwa semua pegawai dapat memanfaatkan jam kerja efektif untuk menghasilkan output kerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan memastikan bahwa tidak ada lagi pegawai yang istirahat pada jam kerja dan/atau sebaliknya bekerja pada jam istirahat yang ditetapkan.

 

Evaluasi Penerapan Displin Jam Kerja

Sampai Dengan Laporan ini Dibuat

Sejak diberlakukannya pada tanggal 3 Januari 2011, ternyata tidak terlalu sulit bagi pegawai Balitjestro untuk menyesuaikan diri dengan budaya dan disiplin kerja yang baru. Pegawai menikmati ketentuan tersebut karena mereka turut berpartisipasi dalam mengkritisi dan memberi umpan balik ketentuan jam kerja dan implikasinya bagi yang melanggar karena disadari sepenuhnya bahwa langkah ini merupakan salah satu entry point bagi Balitjestro untuk melaksanakan reformasi birokrasi, pelaksanaan tugas berbasis output/kinerja yang dengan demikian maka cepat atau lambat, pegawai Balitjestro sebagai salah satu UPT Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian juga dapat menikmati remunerasi sebagaimana yang telah menjadi agenda utama Kementerian Pertanian pada tahun 2011 ini.

 

Kesimpulan dan Saran

Sejak tanggal 3 Januari 2011 Balitjestro telah menerapkan dan menegakkan disiplin jam kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 6 Tahun 2010 sebagaimana yang telah dijabarkan dengan Keputusan Kepala Balitjestro No. 1119/KP.510/I.3.4/12/10 Tgl. 31 Desember 2010 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin Jam Kerja. Pelaksanaan dan perubahan budaya dan disiplin jam kerja yang diatur dengan Keputusan Kepala Balai tersebut dalam proses penetapannya memperoleh masukan dan saran penyempurnaan draf dari seluruh sebagian besar pegawai Balitjestro sehingga sampai saat dilaporkan, mereka merasa menikmati dan melaksanakannya sebagai sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka menjalankan agenda reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.